Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Kerugian Industri Manufaktur Bisa Capai Belasan Triliun Per Hari

Jakarta, Jatim This Week – Sebagai bentuk protes terhadap suatu kebijakan yang dianggap merugikan buruh, aksi mogok kerja potensial dilakukan dengan kompak dan serempak, ini  seperti yang diwacanakan buruh di Indonesia.

Saat ini Buruh Indonesia sedang berhimpun untuk menolak undang-undang Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan dan Aksi mogok kerja secara nasional ini tentunya akan berdampak baik itu bagi perusahaan maupun Negara.

Bhima Yudhistira selaku Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), pada media ini mengatakan jika mogok kerja nasional akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian terutama di kawasan industri.

Baca Juga 

Antisipasi Penumpukan Arus Mudik, Cuti Bersama Lebaran Akan Bertambah Satu Hari

“Ekonomi bisa kehilangan perputaran hingga Rp 13,8 triliun per hari akibat mogok kerja di industri manufaktur,” ujarnya saat menanggapi  rencana 5 juta buruh dari 100 ribu pabrik melakukan mogok nasonal pada Juli-Agustus 2023 mendatang.

Tentunya angka tersebut dihitung dari total Produk Domestik Bruto (PDB) harga berlaku di sektor industri pengolahan dan dibagi dengan hari kerja efektif dalam setahun. Jika mogok buruh dilakukan dalam waktu 5 hari maka akan ada kehilangan PDB senilai Rp6,9 triliun.

Baca Juga 

Senyum Khofifah dan Isyarat Kesiapannya Menjadi Cawapres Anies di 2024, Mungkinkah ?

Menurut nya itu angka yang cukup besar dan menjadi ancaman serius bagi target pertumbuhan ekonomi di 2023.

“Jadi kalau ada anggapan UU Cipta Kerja positif bagi ekonomi, itu salah besar justru hubungan industrial semakin memburuk dan merugikan pengusaha pada ujungnya,” tutur Bhima pada Senin (27/3/2023)

Negara menyediakan ruang aspirasi bagi buruh. Aksi mogok kerja nasional juga diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan demikian, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menyerukan agar seluruh buruh menggunakan hak konstitusinya untuk menyampaikan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. (jer/adi)