Jakarta, Jatim This Week – Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang mengkritik PDIP melalui Kaesang Pangarep.
Arya mengatakan, masuknya Kaesang Pangarep sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merupakan salah satu bentuk kritik Jokowi terhadap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.
“Iya bisa jadi cara Pak Jokowi untuk memberikan sinyal kepada PDIP bahwa aturan (satu keluarga satu partai) itu nggak baik,” kata Arya media , pada Senin (25 /9/2023).
Arya mengatakan, cara Jokowi itu dinilai cukup halus untuk melancarkan kritik tersebut, “Tapi nggak secara terang-terangan. Cara jawa lah,” lanjut Arya.
Menurut Arya, Jokowi telah memiliki perhitungan sendiri sebelum melancarkan kritik tersebut kepada PDIP. Karena tidak mungkin partai berlambang kepala banteng itu memecatnya.
“PDIP menurut saya nggak akan berani juga memecat Pak Jokowi,” kata Arya. dimana Jokowi selama ini dinilai, mempunyai peran dalam menaikkan suara PDIP, dan Jika didepak, maka partai itu akan kehilangan banyak suara.
“Mungkin drop suaranya bisa sampai 5 persen kali, mungkin bisa lebih juga, nggak berani juga PDIP,” jelas Arya.
Memang dalam aturan internal PDIP, anggota keluarga kader tak boleh berbeda partai. Aturan ini pernah dilanggar Gubernur Maluku Murad Ismail pada Mei lalu. Ketua DPD PDIP Maluku itu membiarkan istrinya, Widya Pratiwi, yang semula juga kader PDIP beralih ke Partai Amanat Nasional.
Akibatnya, Murad pun dipecat dari jabatannya selaku Ketua DPD PDIP Maluku. Selain dipecat, dia juga didepak dari partainya Megawati Soekarnoputri itu
“Apakah dia (Jokowi) melawan PDIP mungkin enggak juga, mungkin setelah ini PDIP bisa saja mengevaluasi kebijakan itu, karena itukan kebijakan yang menurut saya nggak fair juga bagi siapapun,” kata Arya.
Kaesang resmi bergabung dengan PSI setelah mendapatkan kartu tanda anggota atau KTA dari partai tersebut. Penyerahan KTA itu dilakukan jajaran pimpinan DPP PSI di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengakui memang AD/ART PDIP secara tegas melarang keluarga kader partainya untuk memiliki pilihan politik yang berbeda. Djarot menegaskan, yang dimaksud keluarga adalah suami, istri, dan termasuk anak.
“Tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu apa misalkan, suami istri. Apalagi? Anak. Itu tidak boleh. Itu yang dilarang, keluarga inti,” kata Djarot saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat. (jer/ly)