Megawati Tolak Penundaan Pemilu 2024, Usai PN Jakarta Pusat Perintahkan KPU untuk Menunda Tahapan Pemilu

Jakarta, Jatim This Week – Menanggapi adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara tegas dirinya menolak penundaan Pemilu 2024

Melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Megawati mengatakan Mahkamah Konstitusi sudah menolak judicial review terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden dan  Penundaan Pemilu, mestinya hal tersebut menjadi rujukan dari PN Jakarta Pusat.

“Atas dasar putusan MK tersebut maka berbagai upaya penundaan pemilu adalah inkonstitusional dan PDIP sikapnya sangat kokoh, taat konstitusi, dan mendukung KPU agar Pemilu berjalan tepat waktu, Karena itulah Ibu Megawati menegaskan agar KPU tetap melanjutkan seluruh tahapan Pemilu,” kata Hasto dalam keterangan pernya pada Kamis (2/3/2023).

Baca Juga 

Dorong Warga Memanfaatkan Beasiswa, Begini Kata Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

Relawan Ganjar Mania Membubarkan Diri, Immanuel Ebenezer Ungkap Alasannya

Hasto mengaku langsung berkonsultasi dengan Mega usai PN Jakpus mengeluarkan putusan penundaan Pemilu. Megawati kemudian mengingatkan bahwa berpolitik mesti menjunjung tinggi tata negara dan tata pemerintahan yang baik.

Jika ada persoalan ihwal Undang-Undang, Mega menyebut urusan itu mestinya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mega menyebut sengketa Pemilu juga hendaknya berpedoman terhadap payung hukumnya, yakni Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Sekiranya ada persoalan terkait dengan undang-undang ferhadap konstitusi ya ke MK, dan terkait sengketa Pemilu harus berpedoman UU Pemilu”, ujar Hasto saat tirukan  arahan Mega

Baca Juga

Resmikan Tol Semarang-Demak, Kedatangan Jokowi di Protes Warga

50 Milyar Utang Anies Baswedan Diungkit, JK Marahi Erwin Aksa

Oleh sebab itu, Hasto mengatakan PDIP menolak segala bentuk penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Dia menyebut sikap itu dimaksudkan agar konstitusi dan mekanisme demokrasi terjaga dengan baik.

“Jadi sesuai arahan  Ketua Umum, maka PDIP demi menjaga konstitusi dan mekanisme demokrasi secara periodik melalui Pemilu 5 tahunan, menolak segala bentuk penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan,” ungkap Hasto.