Pelaksanaan Musrembang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Di Protes Kades Karangsono

Blitar, Jatim This Week – Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Tugas Naggolo Yudo Dili Prasetiono menyebut, selama ini banyak hasil Musrenbang tidak masuk dalam RKPD. Meski masuk, banyak yang tidak dilaksanakan. Bagas, sapaan akrabnya mengatakan, jika seperti itu, dia mengusulkan untuk Musrenbang ditiadakan, daripada membuang anggaran.

Hal ini dikatakannya pada wartawan selepas Musrenbang di Kecamatan Kanigoro yang digelar  pada Kamis (23/02/2023), Bagas mengatakan, selama ini musrenbang memakan anggaran yang besar, namun hasilnya seringkali tidak ada yang terlaksana.

“Musrenbang ini anggarannya besar, jadi percuma kalau tidak ada yang dilaksanakan. Contoh, hasil Musrenbang 2021, di 2022 hanya terserap 400 juta, padahal setiap kecamatan dianggarkan 1 miliyar untuk Musrenbang,” ungkapnya pada Sabtu (25/2/2023)

Baca Juga 

Viral di Tik-Tok, Emak-emak Ngevlog dari Sunroof Mobil Akhirnya Minta Maaf

Dirinya juga menyebut, di Kanigoro sebagai Ibukota Kabupaten Blitar, banyak hasil Musrendang yang tidak dilaksanakan. Bahkan Bagas menyebut jika Musrenbang hanya dijadikan alat membuai Kades, maka sebaiknya ditiadakan, digantikan dengan usulan tertulis.

“Kalau cuma untuk membuai dan mengajak Kades mimpi bareng-bareng, maka lebih baik Musrendang dihapus saja, daripada buang-buang anggaran untuk rapat-rapat. Diganti saja jadi usulan tertulis,” tegasnya.

“DPRD pun juga tidak begitu respon dengan Musrenbang. Jadi kalau tidak ada pelaksanaan, buat apa buang-buang anggaran miliyaran untuk mengadakan Musrenbang,” imbuhnya.

Dalam Musrenbang Kecamatan Kanigoro ini, turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Mujib SM.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan, tujuan Musrenbang yakni untuk menggali aspirasi masyarakat di setiap Kecamatan, sebagai pertimbangan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Blitar.

“Jadi harus dibuat skala prioritas, seperti di Kanigoro ini, paling banyak usulan tentang peningkatan kelas jalan. Selain itu, terkait bimtek atau pelatihan untuk UMKM. Ada juga usulan terkait pembuatan rumah untuk ODGJ, dan masih bayak lainnya,” jelas Suwito.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku, di Musrenbang Kanigoro, dirinya meminta lebih banyak Kepala OPD yang datang, mengingat Kanigoro merupakan Ibukota Kabupaten Blitar.

Baca Juga 

23 Kades Terpilih di Kabupaten Blitar Resmi Dilantik Bupati

Gubernur Jatim bersama Kapolda dan Pangdam V Brawijaya Tinjau Lokasi Ledakan di Blitar

“Kanigoro kan Ibukota, fasilitasnya juga harus menggambarkan layaknya Ibukota, simbol-simbol layanan pemerintah ada disini. Karena segala kepentingan ada disini, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya,” terangnya.

Menanggapi terkait banyak hasil Musrenbang yang tidak terlaksana, Suwito menyebut jika pembagian rata setiap kecamatan 1 miliyar ini harus dievaluasi. Menurutnya pembagian anggaran harus berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

“Rata itu belum tentu adil, maka dilihat juga lah kebutuhannya seperti apa, prioritasnya bagaimana. Kalau Ibukota Kabupaten anggarannya sama dengan lainnya, itu tidak adil, karena anggaran yang dibutuhkan Ibukota pasti lebih besar,” pungkas Suwito.(Doni/her)