Malang, Jatim This Week – Tindakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil tindakan tegas pascatemuan pungutan liar di SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang dengan memecat kepala sekolah, dinilai positif, mengingat tindakan pungutan liar di sekolah memang tidak dibenarkan, sehingga langkah Ganjar untuk memberikan efek jera dinilai sudah tepat.
Hal ini disampaikan oleh salah satu orangtua siswa SMA Negeri di Kota Malang, Inot Adi . yang memuji langkah gubernur jateng yang langsung menindak tegas tindakan pungutan liar di sekolah, harusnya hal ini di tiru oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Menurutnya, selama ini pemerintah sudah membantu sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meski jumlahnya terbatas, dan kurangnya anggaran untuk pembangunan fasilitas sekolah, menurutnya tidak boleh menjadi alasan bagi pihak sekolah untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun. dan hal ini di Jawa Timur Masih marak.
“Menurut saya tindakan itu tepat, semua sudah dibantu BOS, dibantu pemerintah. dan tindakan Ganjar perlu di contoh oleh Khofifah, untuk meberantas pungli dengan berbagai kedok seperti sumbangan, infak, dana sukarela dan masih banyak lagi,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pengalaman pribadinya, selama ini dia acapkali menemukan pungutan liar di beberapa tempat termasuk di tempat anaknya bersekolah, namun kembali lagi, jika di jawa timur kesannya hal itu dinilai wajar-wajar saja.
“Bahkan cerita tentang anak yang tidak bisa mengambil izasah karena menyiskan tungakan di sekolah, saya kira masih banyak di Jawa Timur,” jelas salah satu aktifis media ini saat dihubungi melalui sambungan telepon, pada Rabu (12/7/2023) malam.
Jadii, Ia menilai pungutan atau iuran dalam berbagai bentuk bahasanya, harus sudah tidak ada lagi di sekolah, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan sekolah sebenarnya, dan kalau memang harus di lakukan penggalangan dana dari wali murit, hendaknya pihak sekolah menggandeng semua wali murid untuk itu, dengan catatan semua disepakati bersama-sama dan masuk akal.
“Kalau tidak masuk akal ya jangan,” ujarnya.
Hal lain yang sering jadi momok adalah keberadaan Komite Sekolah, dimana Komite Sekolah saat ini hanya menjadi stempel sekolah untuk melegalkan segala macem bentuk pungutan yang ada di sekolah, dan ini tentu membutuhkan perhatian serius dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, lanjut inot.
“Dimana komite ini acapkali beradi digarda depan untuk hal-hal beginian (memungut), ujung-ujungnya sih sudah ada deal dengan Kepala Sekolah,” kata inot melanjutkan
Jadi untuk kedepan saya berharap masyarakat kritis dan berani untuk melaporkan jika ada kejanggan khususnya pungutan dalam berbagai “bentuk wajah / pola ” yang dilakukan oleh sekolah.
Sebelumnya diberikan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan tindakan tegas adanya dugaan pungutan liar di SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang dengan melakukan pemecatan kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan (adi)
