Malang, Jatim This Week – Belasan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3 di Jalan S Parman, Kota Malang, pada selasa (7/3/2023)
Dalam aksinya mahasiswa menyerukan kepada pemerintah untuk mengevaluasi Kementerian Keuangan, serta mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit forensik harta kekayaan seluruh pejabat pajak, termasuk menuntut Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur karena gagal melakukan pengawasan terhadap bawahannya di Dirjen Pajak sehingga banyak yang menyalahgunakan keuangan pajak negara.
“Sri Mulyani harus dicopot apa dievaluasi,” ungkap Setiawan, Koordinator aksi Gerakan Indonesia dalam orasinya.
Lebih lanjut Ia memintan kepada KPK, dan BPK melakukan audit forensik terhadap harta kekayaan pejabat pajak, guna mengetahui ada proses penyelewengan keuangan, ada proses penyelewengan pajak disitu, ada proses tindak penyelewengan uang disitu oleh berbagai macam Dirjen Pajak, tandasnya.
“Dengan banyaknya dugaan penyelewengan uang negara oleh pejabat Dirjen pajak itulah, maka mahasiswa juga menuntut agar audit forensik tidak hanya dilakukan di Dirjen Pajak, tapi di seluruh lembaga di bawah Kementerian Keuangan mengingat, lembaga ini (DJP) adalah titik sentral penerimaan negera, seru mahasiswa pascasarjana di salah satu universitas dimalang.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Potensi Perpajakan, Heru Pamungkas mengaku tidak memahami tuntutan para mahasiswa. Ia menyatakan sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa bukan kewenangan Kanwil Dirjen Pajak Jatim 3.
“Saya tidak tahu organisasi apa itu Aliansi Gerakan Indonesia, dan saya juga tidak paham dengan tuntutan mereka, apalagi tuntutannya ke Kementerian Keuangan dan presiden. Jadi kita tidak bisa menanggapi karena di luar kewenangan kami. Tapi tidak apa- apa aspirasi akan tetap saya sampaikan kepada yang berwenanglah,” Pungkasnya (Aril/adi)
