Sri Mulyani: Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024, Mungkinkah ?!

Jakarta, Jatim This Week – Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 mendatang , Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi, dimana  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan target ini merupakan bagian dari fokus jangka pendek pemerintah. Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Satu penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024,” ujar Sri Mulyani di akun YouTube Sekretariat Presiden, pada Senin (20/2/2023).

Mengutip laman p3ke.kemenkopmk.go.id, dijelaskan bahwa kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, antara lain makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Baca Juga

Lebaran Semakin Dekat, Yuk Buruan Simak Jadwal Reservasi Tiket Kereta Api

Polresta Malang Kota Berhasil Ungkap Kasus Ranmor Dan Curas, Berikut Barang Bukti yang Diamankan

Garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh negara yang tergabung di PBB dan pengukurannya dilakukan oleh Bank Dunia. Di Indonesia garis kemiskinan ekstrem ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.

Sri Mulyani menjelaskan, seseorang dikategorikan miskin ekstrem apabila biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Menurut standar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, batas kemiskinan ekstrem adalah pengeluaran di bawah 1,9 dolar AS Purchasing Power Parity atau PPP. PPP ditentukan menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Menurut BPS, di Indonesia, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739 per orang per hari harinya. Bila dikalkulasikan dalam sebulan di bawah Rp 322.170 per orang. Sehingga misalnya dalam satu keluarga terdiri dari empat orang, tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi setara atau di bawah Rp 1.288.680 per keluarga per bulan.

Adapun penetapan wilayah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2022 hingga 2024 didasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem kabupaten/kota dengan mempertimbangkan, yaitu kabupaten atau kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi dan kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi. Penetapan ini merujuk surat keputusan Menteri Koordinator PMK Nomor 25 Tahun 2022.

sementara itu Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan target pemerintah menjadikan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 tidak mudah. “Kayaknya berat ya,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Selasa, 21 Februari 2023.

Tauhid mengungkap angka kemiskinan ekstrem 2022 2,04 persen, jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya 2,14 persen. Dalam dua tahun 2021-2022 turunnya hanya 0,1 persen.

Baca Juga

Zainudin Amali Ajukan Permohonan Mundur sebagai Menpora, Begini Kata Jokowi

“Artinya kalau sampai 2023 ya itu asumsinya berartikan di 2023 sekitar 1,94 berarti di 2024 itu ya masih ada sekitar 1,7-1,8 persen kemiskinan ekstrem. Ini saya melihat pola data. Memang turun tapi kayaknya berat untuk sampai 0 persen,” kata Tauhid saat di hubungi wartawan media ini

Lebih Tauhid pun mengungkap penyebab target kemiskinan 0 persen 2024 sangat berat. Selain faktor daya beli kelompok masyarakatnya yang rendah, dia berujar, bantuan sosial masih banyak yang tidak tepat sasaran, meskipun kemiskinan ekstrem memang cara mengatasinya dengan pendekatan bantuan, karena jika diminta untuk berwirausaha dan mendapatkan layanan pekerjaan relatif berat, karena hanya bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah (jer/adi)