Terkait SK PDAM, MCC Akan Layangkan Somasi Hingga PTUN Kepada Walikota Malang

“Ketika ada perubahan dari BUMD menjadi Perumda, seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Walikota sebagai KPM kalo menginginkan masa jabatan direksi 5 tahun, seharusnya di ubah SK tersebut dengan merevisi dan koreksi.”lanjutnya.

Jika aspirasinya tidak ditanggapi oleh Walikota maka MCC akan melakukan somasi kepada Walikota jika Walikota tidak berjiwa besar dan tidak mampu menyerap aspirasi terkait SK Perumda Tugu Tirta.

“Kita akan somasi Walikota atas sikap yang keukeh, dan tidak mampu dalam menyerap aspirasi serta berjiwa besar dalam mengevaluasi atas munculnya SK pengangkatan dirut dan direksi Perumda Tugu Tirta” ujarnya

Somasi akan dilakukan setelah aspirasi yang dititipkan kepada DPRD telah disampaikan ke Walikota dan jika ada kebuntuan maka akan dilakukan Somasi hingga PTUN dan akan diajukan sebelum masa jabatan Walikota berakhir.

“Kita akan menunggu hingga aspirasi kami diterima oleh Walikota, namun jika terjadi kebuntuan dan tidak ada tindak lanjut dan revisi terhadap SK tersebut, maka kita akan layangkan somasi hingga PTUN dan akan mendorong hal itu secepatnya agar Walikota tidak meninggalkan masalah setelah masa jabatannya berakhir.” Pungkas Sudarno yang juga ketua Pengaduan Publik Kota Malang.(Aril/adi)