Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Sri Mulyani : Data Sama Dengan Mahfud MD, Beda Presentasinya
Jakarta, Jatim This Week – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa data Kementerian Keuangan soal transaksi mencurigakan atau transaksi janggal Rp 349.874.187.502.987 atau Rp 349 triliun sama dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
“Data sama tapi berbeda presentasinya,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi III di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/4/2023).
Menurut Sri Mulyani, nilai transaksi Rp 349 triliun itu berasal dari 300 surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Terdiri dari 65 surat dengan nilai transaksi Rp 253 triliun berkaitan dengan data perusahaan dan korporasi, dalam hal ini dibedakan antara data korporasi perusahaan yang ada di dalam domain Kemenkeu—Direktorat Jenderal Bea Cukai—menyangkut seluruh kegiatan perusahaan.
Baca Juga
Kapolri Minta Pemudik Jalan Siang Hari Guna Antisipasi Kepadatan dan Kemacetan
“Seperti cukai, bea masuk dan keluar, pajak ekspor, semuanya. Itu nilainya bisa ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Pajak yang menyangkut seluruh penerimaan, pajak PPh 21, 22, 23, 25, 26, 29 semuanya itu adalah yang disebut objek dari tugas dan fungsi Kemenkeu,” kata Sri Mulyani.
Dari jumlah 65 surat itu, PPATK meminta Kemenkeu untuk melihat kemungkinan terjadi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai transaksi itu, menurut Sri Mulyani, isinya debit kredit dan transaksi operasional perusahaan korporasi, termasuk Rp 189 triliun—kasus di Ditjen Bea Cukai—yang disebut secara khusus.
Bendahara negara ini melanjutkan, 65 surat itu, jika disebutkan ada nama pegawai Kemenkeu, dia akan melakukan penyelidikan di internal Kemenkeu sendiri.“Saat ini kami terus melakukan, apalagi kalau ada data tambahan. Kami memulai dari Rp 3,3 triliun yang kami sampaikan di Komisi XI (pada 27 Maret 2023) versus Rp 35 triliun yang disampaikan Mahfud MD di Komisi III ada 29 Maret 2023 yang lalu,” kata Srimulyani .
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kiri) Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) hadiri rapat pembahasan tentang transaksi janggal 349 triliun dengan DPR RI komisi III di Gedung Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 April 2023 (jer)
