Pemkot Malang Mulai Perketat Penataan PKL
MALANG, Jatimthisweek – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai memperkuat penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pasar.
Pasar Besar dan Pasar Induk Gadang menjadi dua kawasan yang mendapat perhatian dalam upaya menciptakan ketertiban aktivitas perdagangan, tanpa menghilangkan kesempatan masyarakat mencari nafkah.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Dr. Eko Sri Yuliadi, S.Sos., M.M, mengatakan, keberadaan PKL di sekitar pasar merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Penataan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Hotel Tuwuh, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 150 perwakilan pedagang pasar dan PKL.
Menurutnya, penataan PKL menjadi salah satu perhatian Diskopindag karena aktivitas perdagangan di sekitar pasar kerap bersinggungan dengan penggunaan fasilitas umum. Terlebih, sejumlah pedagang masih berjualan ketika aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas mulai meningkat.
“Misalnya, sudah ada ketentuan pedagang harus selesai pukul 06.00 atau 07.00 WIB. Pemerintah terkadang masih memberikan toleransi sampai pukul 08.00, bahkan pukul 10.00 WIB. Tetapi ketika aktivitas masyarakat mulai ramai, jalan harus kembali difungsikan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Diskopindag akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta kepolisian. Sinergi lintas instansi diperlukan agar penanganan PKL yang melanggar ketentuan dapat dilakukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Kalau ada pedagang yang melanggar aturan, misalnya menggunakan trotoar atau badan jalan yang bukan peruntukannya, tentu perlu ada tindakan. Tetapi sebelumnya kita kedepankan komunikasi dan memberikan pemahaman kepada pedagang. Jangan sampai muncul kesalahpahaman antara petugas dengan PKL,” ungkapnya.
Eko menyebut, dari 24 pasar di Kota Malang, penataan PKL di sekitar kawasan pasar menjadi salah satu prioritas. Pasar Besar dan Pasar Induk Gadang termasuk lokasi yang menjadi perhatian pemerintah.
Khusus Pasar Induk Gadang, penertiban disebut telah berjalan selama beberapa bulan. Langkah yang dilakukan saat ini lebih diarahkan pada pemantapan penataan dan peningkatan kesadaran pedagang agar konsisten mematuhi ketentuan.
“Kita belum bisa melakukan relokasi secara menyeluruh karena jumlah PKL sangat banyak. Untuk itu, yang menjadi prioritas sekarang adalah penataan dan penertiban secara bertahap. Di Pasar Induk Gadang juga sudah kita lakukan, dan sekarang lebih kepada pemantapan serta meningkatkan kesadaran pedagang,” paparnya.
Selain persoalan lokasi dan jam operasional, Eko juga menyoroti kebersihan kawasan pasar. Ia meminta pedagang memiliki tanggung jawab untuk membereskan perlengkapan dagangan serta tidak meninggalkan sampah setelah aktivitas jual beli selesai.
Menurutnya, petugas kebersihan tidak seharusnya dibebani pekerjaan tambahan untuk membereskan meja, kursi, maupun perlengkapan milik pedagang. Kebersihan pasar harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya petugas.
“Kalau kita ingin pasar bersih dan tertata, pedagang juga harus ikut bertanggung jawab. Jangan sampai petugas datang untuk membersihkan, tetapi justru harus membereskan meja, kursi, dan perlengkapan dagangan. Kebersihan ini harus menjadi kesadaran bersama,” tandasnya.
Eko berharap sosialisasi tersebut dapat membangun pemahaman antara pemerintah, petugas lapangan, dan pedagang sehingga penataan tidak selalu berujung pada gesekan.
“Pemerintah memiliki tugas melakukan penataan dan penertiban sesuai fungsi serta aturan yang berlaku. Sementara pedagang tetap bisa mencari nafkah dan meningkatkan pendapatan untuk keluarganya. Mari kita saling memahami dan bekerja sama. Kalau semuanya tertata dengan baik, pedagang bisa berjualan dengan nyaman, petugas juga bisa menjalankan tugasnya, dan masyarakat tidak terganggu,” pungkas Eko Syah. (far)
