Wali Kota Malang Harus Berani Tempatkan Trans Jatim di Arjosari : Ini Demi Kepentingan Publik
MALANG, Jatimthisweek – Integrasi transportasi publik tidak boleh dikalahkan oleh tarik-menarik kepentingan. Arjosari harus menjadi simpul konektivitas, bukan sekadar terminal yang dipisahkan dari perkembangan layanan transportasi modern.
Kehadiran Trans Jatim Koridor II di wilayah Malang Raya semestinya menjadi momentum untuk membenahi wajah transportasi publik. Namun, keputusan untuk tidak mengarahkan armada Trans Jatim masuk Terminal Arjosari justru membuka pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan transportasi benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat?, Kata Roni Agustinus , Sekjen Forum Independen Pengawas Transportsi (FIPT).
” Terminal Arjosari merupakan salah satu simpul transportasi utama di Kota Malang. Terminal bertipe A tersebut melayani perjalanan antarkota dan menjadi titik pergerakan penumpang dari berbagai daerah. Sementara itu, Trans Jatim hadir untuk memperluas akses transportasi massal di kawasan aglomerasi Malang Raya, ” jelasnya.
Maka, mengapa kedua layanan tersebut tidak dirancang untuk saling terhubung secara langsung?
Masyarakat yang datang dari Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, atau kawasan lain yang dilalui Trans Jatim tentu membutuhkan kemudahan untuk melanjutkan perjalanan. Begitu pula penumpang dari luar Malang yang tiba di Arjosari dan ingin melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi publik, ungkap Roni.
Jangan sampai kompromi birokrasi mengorbankan kepentingan pengguna transportasi.
Roni mengungkapkan, kita tentu tidak sedang mempertentangkan Trans Jatim dengan keberadaan angkutan kota. Para pengemudi angkot juga bagian dari masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor transportasi. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian usaha.
” Namun, perlindungan terhadap angkutan lokal tidak harus dilakukan dengan membatasi integrasi transportasi publik. Justru pemerintah harus mampu menciptakan ekosistem yang memungkinkan angkutan kota beradaptasi dan mengambil peran dalam sistem transportasi yang lebih terintegrasi, ” terangnya.
Menutunya, Pemerintah Kota Malang tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembahasan kebijakan transportasi yang berdampak langsung terhadap warganya. Wali kota perlu mengambil inisiatif politik dan administratif untuk mempertemukan kepentingan pemerintah provinsi, pengelola Terminal Arjosari, serta paguyuban angkutan umum.
” Pemerintah Kota Malang dapat mendorong koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pihak terkait untuk mengkaji kemungkinan integrasi Trans Jatim di kawasan Arjosari, termasuk melalui fasilitas Terminal Tipe C yang berada di kawasan tersebut,” paparnya.
Ia mengingatkan, persoalannya bukan siapa yang paling berkuasa menentukan lokasi bus berhenti. Persoalannya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang mudah, murah, aman, dan saling terhubung.
Transportasi publik bukan milik pemerintah, bukan pula milik paguyuban. Transportasi publik adalah pelayanan untuk masyarakat.
Selanjutya Roni meminta agar Wali Kota Malang perlu berani membuka kembali ruang pembahasan mengenai penempatan Trans Jatim di Arjosari. Bukan untuk mematikan angkutan kota, melainkan memastikan seluruh moda transportasi bekerja dalam satu sistem yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sebab, keberhasilan pembangunan transportasi tidak diukur dari seberapa banyak armada bus diluncurkan atau seberapa banyak kesepakatan ditandatangani. Ukurannya adalah seberapa mudah masyarakat bergerak tanpa harus menghadapi kerumitan perpindahan moda,” harapnya
Jangan sampai atas nama menjaga harmoni transportasi, justru kepentingan penumpang ditempatkan di urutan belakang, Pungkasnya.
Dukungan Publik Sangat Tinggi
Sementara itu, hasil survei dungan publik oleh FIPT berdasarkan data kuantitatif di perolah distribusi tingkat persetujuan publik terhadap penetapan OD Utama di Terminal Arjosari terbagi adalah Sangat Setuju : 705 responden (58,75%), Setuju : 210 responden (17,50%), Sangat Tidak Setuju : 209 responden (17,42%), Netral / Ragu-ragu : 57 responden (4,75%), Tidak Setuju : 19 responden (1,58%)
Sedangkan untuk alasan utama tingginya dukungan ini didominasi oleh faktor kemudahan akses dan integrasi antar-moda, sebesar (66,67%).
Dari sisi demografi, pengguna transportasi publik di simpul ini didominasi oleh kelompok usia produktif 26–60 tahun (92,08%) yang sebagian besar berprofesi sebagai pekerja sektor swasta maupun PNS (66,67%).
Sedangkang untuk persebaran responden pengguna transportasi ini mencakup wilayah aglomerasi yang luas, meliputi, Kota Malang: 61,92%, Luar Daerah (Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan): 20,67%, Kabupaten Malang: 15,83%
Dimana, sebanyak 36,50% responden saat ini masih mengandalkan kendaraan pribadi yang diparkir di sekitar terminal (Park and Ride), sehingga kehadiran Trans Jatim yang masuk langsung ke Arjosari diproyeksikan mampu mereduksi penggunaan kendaraan pribadi secara signifikan. (fay)
