Geng Solo Tersudut! Listyo Sigit Terseret Kasus Penyadapan, Mungkinkah Jokowi Jadi Otak Utamanya?
JAKARTA, Jatimthisweek — Peta politik Indonesia memasuki babak baru yang penuh ketegangan seiring retaknya hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo. Di tengah transisi kekuasaan ini, masa depan pengaruh keluarga Jokowi, lonjakan warisan utang negara, hingga guncangan skandal penyadapan tingkat tinggi kini menjadi sorotan tajam publik.
Sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi meninggalkan jejak pembangunan yang masif, mulai dari infrastruktur, hilirisasi industri, hingga megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, penguatan kekuasaan tersebut diiringi oleh perdebatan panjang mengenai pelemahan demokrasi, independensi lembaga negara, hingga kontroversi politik dinasti.
Titik krusial bermula pada Oktober 2023 ketika Mahkamah Konstitusi—yang saat itu dipimpin oleh ipar Jokowi, Anwar Usman—mengubah syarat usia capres-cawapres yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo.
Meskipun Anwar Usman kemudian dijatuhi sanksi etik berat oleh MKMK, pencalonan Gibran tetap sah secara hukum. Kini, posisi Gibran kembali diuji menyusul wacana hak angket DPR hingga kabar niat pengunduran diri yang sempat disampaikan kepada Presiden Prabowo, meski belum ada konfirmasi penerimaan resmi dari kepala negara.
Warisan ekonomi pemerintahan sebelumnya menjadi beban tersendiri bagi rezim penerus. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah melonjak dari sekitar Rp2.608,78 triliun pada akhir 2014 menjadi Rp8.812,90 triliun pada akhir 2024.
Lonjakan nominal sekitar Rp6.204,12 triliun ini dipicu oleh pembiayaan infrastruktur, penanganan pandemi COVID-19, hingga defisit APBN. Tantangan ini semakin berat dengan adanya perkiraan utang jatuh tempo periode 2025–2027 yang mencapai Rp2.406,13 triliun yang menuntut kehati-hatian pemerintah menjaga likuiditas dan ruang fiskal di tengah beban bunga yang kian menggunung.
Selain utang langsung, publik dan para pengamat turut mempertanyakan risiko fiskal tersembunyi (hidden debt), termasuk total kewajiban keuangan BUMN, penjaminan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta komitmen pembayaran jangka panjang.
Megaproyek IKN pun tak luput dari evaluasi ketat terkait transparansi anggaran, realisasi investasi swasta, hingga beban operasional jangka panjang yang harus ditanggung negara dan pemerintahan baru Prabowo.
Akan tetapi, 2 (dua) tahun pemerintahan Prabowo, ketegangan politik ini kian memuncak menyusul guncangan keamanan nasional berupa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain sepanjang tahun 2025–2026. oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Kini, kepolisian telah menetapkan tiga tersangka dan menahan tiga perwira polisi senior. Salah satu figur yang terseret adalah Listyo Sigit Prabowo—yang sejak awal dikenal luas sebagai “kaki tangan” atau figur kunci lingkaran dekat Jokowi.
Terseretnya figur-figur ring 1 peninggalan era sebelumnya (jokowi) ini memicu spekulasi liar dan dugaan di ruang publik yang mengarah pada spekulasi bahwa Jokowi diduga sebagai otak di balik skandal penyadapan tersebut guna mengontrol kekuasaan rezim baru.
Kendati demikian, aparat penegak hukum dan berbagai pihak menegaskan bahwa dugaan tersebut masih sebatas spekulasi politik. Motif serta pihak utama yang memerintahkan aksi penyadapan ilegal ini harus dibuktikan secara objektif melalui fakta-fakta persidangan dan proses hukum yang independen, bukan sekadar vonis berbasis kedekatan politik.
Menghadapi kompleksitas warisan krisis ini, saat ini publik mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas lintas pemerintahan. Pemerintahan Prabowo kini dituntut untuk tidak sekadar menjadikan utang masa lalu sebagai alibi, melainkan membuka buku keuangan negara secara transparan.
Pertanggungjawaban mutlak harus ditegakkan melalui audit menyeluruh atas utang dan kewajiban BUMN, pemeriksaan khusus proyek IKN, evaluasi proyek strategis nasional, hingga penelusuran hukum yang independen tanpa pandang bulu. Dinasti politik boleh saja meredup dan berganti konfigurasi, tetapi akuntabilitas atas kebijakan negara dan kedaulatan rakyat tidak boleh ikut runtuh. (rd/man)
