Dishub Kota Malang Gelar Oprasi, 12 Jukir Diamankan
MALANG, Jatimthisweek – Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Malang mulai diperketat.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang tidak lagi sebatas memberikan imbauan, tetapi mulai membawa pelanggar aturan parkir ke ranah penindakan hukum.
Hingga pertengahan November 2026, sebanyak 12 juru parkir (jukir) telah dikenai tindakan tindak pidana ringan (tipiring) dan kini menjalani proses persidangan.
Kabid Perparkiran Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan operasi dilakukan secara rutin setiap pekan. Sasaran awalnya adalah jukir yang beroperasi tanpa legalitas maupun tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan parkir.
“Mulai November, tepatnya tanggal 4, setiap minggu kami melakukan operasi penegakan hukum sekaligus sosialisasi terkait Perda Nomor 2 Tahun 2026,” ujar Rahmat.
Menurutnya, pelanggaran yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan jukir tanpa surat penunjukan resmi. Petugas juga mendapati jukir yang menggunakan Kartu Tanda Anggota (KTA) kedaluwarsa, tidak memberikan karcis parkir, hingga tidak menyetorkan retribusi sesuai ketentuan.
Sebanyak 12 jukir yang ditindak berasal dari sejumlah titik, di antaranya Jalan Bandung, Jalan Trunojoyo, kawasan Pasar Besar, dan Jalan Basuki Rahmat.
Rahmat menegaskan, setiap jukir yang bertugas di lokasi parkir dalam kewenangan Pemerintah Kota Malang wajib memiliki surat penunjukan dan KTA yang masih berlaku. Kelengkapan tersebut menjadi dasar legalitas seseorang untuk menjalankan tugas sebagai petugas parkir.
“Kalau tidak memiliki KTA, tidak memakai rompi, dan tidak memberikan karcis, itu menjadi indikasi bahwa yang bersangkutan tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sebelum operasi penindakan digelar, Dishub mengaku telah melakukan sosialisasi sejak September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 650 koordinator dan jukir yang bertugas di hampir 600 titik parkir di Kota Malang. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa, media sosial, serta siaran radio.
Namun, sosialisasi tersebut tidak lantas membuat seluruh jukir patuh. Operasi penegakan hukum akhirnya dilakukan untuk memastikan aturan tidak berhenti sebagai regulasi di atas kertas. (Fay)


