Perda Parkir Kota Malang Sudah Disahkan, Kadishub Sampaikan Ini
MALANG, Jatimthisweek – Pelanggaran parkir di kawasan larangan Kota Malang masih menjadi persoalan. Meski Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Parkir telah diundangkan sejak 26 Agustus 2026, penerapan aturan secara penuh belum bisa dilakukan karena Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksana.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan rancangan Perwali tersebut saat ini masih diajukan ke Bagian Hukum untuk dibahas lebih lanjut.
“Perda tersebut sudah diundangkan pada 26 Agustus, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2026. Namun, kami belum bisa menerapkan aturan tersebut secara 100 persen karena masih menunggu peraturan pelaksanaannya,” kata Widjaja.
Kondisi tersebut membuat penegakan aturan parkir berdasarkan perda baru belum berjalan sepenuhnya. Padahal, pelanggaran parkir di area terlarang masih ditemukan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Dalam ketentuan yang disampaikan Widjaja, penindakan tidak hanya menyasar pengendara yang memarkir kendaraan sembarangan, tetapi juga juru parkir yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.
“Keduanya dapat dikenai tindak pidana ringan (tipiring). Artinya, tanggung jawab menjaga ketertiban parkir tidak hanya dibebankan kepada pemilik kendaraan, tetapi juga petugas parkir yang bertugas di lapangan. Untuk kendaraan roda dua, tindakan yang dapat dilakukan berupa penggembokan atau pengangkutan kendaraan. Denda penggembokan ditetapkan sebesar Rp100 ribu,” beber Widjaja.
Sementara itu, bagi kendaraan roda empat, denda penggembokan mencapai Rp250 ribu. Jika kendaraan harus diderek, dendanya sebesar Rp500 ribu.
Besaran sanksi tersebut menjadi salah satu instrumen penindakan terhadap pelanggaran parkir. Namun, penerapan ketentuan secara penuh masih menunggu penyelesaian pembahasan Perwali. Terkait kemungkinan sanksi lebih berat bagi pelanggar yang berulang kali melakukan kesalahan, Widjaja mengatakan belum ada kasus dengan pelaku yang sama sejauh ini.
Menurutnya, apabila pelanggaran berulang terjadi, penentuan sanksi nantinya menjadi kewenangan hakim sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sejauh ini belum ada kasus berulang dengan pelaku yang sama. Namun, nantinya hakim yang akan menentukan sanksi sesuai ketentuan,” terang Widjaja.
“Dengan demikian, efektivitas Perda Nomor 2 Tahun 2026 dalam menekan pelanggaran parkir masih bergantung pada penyelesaian Perwali. Publik kini menunggu kepastian kapan aturan pelaksana tersebut rampung sehingga penindakan terhadap pengendara maupun juru parkir yang melanggar dapat berjalan lebih optimal,” pungkas Widjaja. (Far /adv)


