Peta Politik Berubah! Bagaimana Nasib Kepala Daerah yang Dulu Sowan ke Jokowi?
JAKARTA, Jatimthisweek — Pergeseran konfigurasi kekuasaan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai memperlihatkan babak baru dalam hubungan politik antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Setelah pada awal pemerintahannya mengakomodasi sejumlah figur yang memiliki kedekatan dengan Jokowi, Prabowo kini melakukan penataan ulang terhadap sejumlah posisi strategis pemerintahan.
Pergantian sejumlah pejabat penting, termasuk Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri, menjadi salah satu peristiwa yang memunculkan pembacaan mengenai semakin kuatnya konsolidasi kekuasaan di tangan Prabowo.
Pada 1 Oktober 2026, Listyo Sigit digantikan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Namun, Listyo tidak langsung keluar dari lingkaran pemerintahan. Ia justru dipercaya menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa penataan ulang tidak selalu berarti pemutusan hubungan secara total. Ada figur yang digeser dari jabatan strategis, tetapi tetap ditempatkan dalam struktur kekuasaan.
Pengamat politik, Yoes Kenawas (The Jakarta Post – 5/10/2026) menilai langkah tersebut bukan pembersihan total terhadap orang-orang Jokowi, melainkan proses transisi untuk memperkuat tim Prabowo sekaligus menjaga figur-figur lama tetap berada dalam orbit pemerintahan.
Pemerintah sendiri membantah bahwa reshuffle dilakukan untuk menyingkirkan pengaruh Jokowi.
Pertanyaannya kemudian, apakah proses konsolidasi tersebut hanya berhenti di Jakarta, atau akan berpengaruh pula terhadap hubungan politik Prabowo dengan para kepala daerah yang sebelumnya membangun kedekatan dengan Jokowi?
Jejak Solo: Ketika calon kepala daerah berburu restu Jokowi
Publik tentu masih mengingat suasana politik menjelang Pilkada serentak 27 November 2024. Rumah pribadi Jokowi di kawasan Sumber, Solo, menjadi salah satu titik pertemuan politik yang ramai didatangi para kandidat kepala daerah.
Mereka datang dengan berbagai alasan, meminta doa, berkonsultasi, meminta arahan, hingga melaporkan perkembangan pencalonan.
Jokowi sendiri pada Desember 2024 mengakui telah memberikan endorsement kepada sekitar 84 pasangan calon kepala daerah.
Angka tersebut menunjukkan luasnya jaringan dukungan politik yang masih dimiliki mantan presiden setelah meninggalkan Istana, pada saat itu.
Listyo Sigit dan pesan perubahan konfigurasi kekuasaan
Peristiwa yang melibatkan Listyo Sigit perlu mendapat perhatian khusus.
Listyo memiliki sejarah kedekatan dengan Jokowi. Ia pernah menjadi ajudan Jokowi pada 2014–2016, kemudian menjadi Kapolri sejak 2021, hingga pada 1 Oktober 2026, Prabowo menggantinya dengan Suyudi Ario Seto dan Listyo kemudian ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Namun, perkembangan berikutnya jauh lebih serius, Listyo telah diberhentikan dari jabatan KSP setelah ditangkap dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Reuters juga mencatat bahwa penyidik belum mengungkap motif penyadapan tersebut.
Artinya, kasus Listyo harus dipisahkan dari sekadar persoalan loyalitas politik. Proses hukum harus dibuktikan melalui penyidikan dan pengadilan, bukan disimpulkan sebagai operasi pembersihan orang Jokowi, meski hal itu tidak akan mungkin terjadi disejarah politik indonesian (ingat gestapu G30S era soeharto).
Para kepala daerah harus menghadapi perubahan pusat gravitasi kekuasaan.
Ahmad Luthfi, Respati Ardi, Herman Deru, Khofifah-Emil, Wahyu – Ali dan nama lainnya sekarang harus membangun hubungan pemerintahan dengan Prabowo dengan lebih baik.
Mereka membutuhkan koordinasi anggaran, pembangunan, program nasional, dan hubungan kelembagaan, Memang, kedekatan masa lalu dengan Jokowi tidak serta-merta menjadikan mereka bagian dari kelompok yang harus disingkirkan, namun bukan tidak mungking juga loyalitas mereka kepada Prabowo diperntanyakan ?.
Jatimthisweek mencatat keretakan hubungan Prabowo-Jokowi semakin terlihat setelah sejumlah tokoh yang dekat dengan mantan presiden digeser atau diberhentikan sejak rangkaian reshuffle September 2025.
Dalam situasi demikian, jaringan kepala daerah menjadi salah satu aspek penting untuk mengukur apakah pengaruh politik Jokowi masih bertahan di tingkat daerah.
Seperti kita ketahui bersama prabowo sedang membangun konfigurasi pemerintahannya sendiri. Sejumlah figur yang sebelumnya diasosiasikan dengan Jokowi mengalami pergeseran posisi.
Kasus Listyo Sigit bahkan memperlihatkan bagaimana perubahan jabatan dapat berkembang menjadi persoalan hukum yang jauh lebih besar.
Namun, pertanyaan mengenai masa depan para kepala daerah yang pernah sowan ke Solo belum terjawab.
Apakah mereka akan tetap menjadi mitra pemerintahan Prabowo ?.
Atau apakah masih akan mempertahankan hubungan politik dengan Jokowi ? atau mungkin lebih mengambil posisi yang lebih independen?.
Di sinilah ujian politik yang sesungguhnya, apakah kedekatan dengan penguasa lama masih menjadi modal politik, atau justru menjadi beban ketika poro pusat kekuasaan sudah berpindah?. (Kajian politik redaksi).
